Sebagai praktisi pengadaan yang telah lama berkecimpung langsung di lapangan, saya merasakan betul bagaimana regulasi pengadaan di Indonesia terus berkembang dan semakin rinci. Tujuan dari penguatan regulasi tersebut tentu baik, yaitu menciptakan kepastian hukum, akuntabilitas, dan tata kelola yang lebih bersih. Namun dalam perjalanan praktiknya, saya juga menyaksikan satu gejala yang patut menjadi perhatian bersama: ketika regulasi pengadaan kehilangan fleksibilitas, pengadaan justru berisiko kehilangan daya gunanya.
Fleksibilitas bukan berarti pelonggaran tanpa batas, apalagi pembenaran atas pelanggaran. Fleksibilitas yang saya maksud adalah ruang rasional bagi pelaksana pengadaan untuk menyesuaikan aturan dengan konteks kebutuhan, dinamika pasar, dan kondisi lapangan. Sayangnya, dalam banyak kasus, regulasi dipraktikkan secara kaku dan literal, seolah setiap kondisi bisa diseragamkan. Padahal realitas pengadaan selalu beragam dan penuh nuansa.
Dalam pengalaman saya, kekakuan regulasi paling sering terasa pada tahap perencanaan. Kebutuhan yang dinamis harus dipaksa masuk ke dalam format dan tahapan yang seragam. Ketika kondisi berubah, ruang penyesuaian sangat terbatas. Pelaksana pengadaan akhirnya terjebak pada pilihan sulit: mengikuti kebutuhan aktual dengan risiko dianggap tidak patuh, atau mengikuti regulasi secara kaku dengan konsekuensi hasil pengadaan yang kurang relevan.
Kehilangan fleksibilitas juga berdampak pada keberanian profesional pelaksana pengadaan. Banyak pelaksana yang memahami bahwa aturan sebenarnya memberi ruang interpretasi dan diskresi profesional. Namun karena kekhawatiran terhadap risiko hukum dan pengawasan, ruang tersebut jarang dimanfaatkan. Regulasi kemudian dipraktikkan sebagai teks mati, bukan sebagai panduan yang hidup. Dalam situasi ini, pengadaan berjalan aman secara administratif, tetapi kehilangan ketajaman strategis.
Saya juga melihat bahwa regulasi yang kaku sering kali tidak sejalan dengan dinamika pasar. Dunia usaha bergerak cepat, inovasi muncul setiap saat, dan solusi yang ditawarkan penyedia semakin beragam. Namun ketika regulasi tidak memberi ruang adaptasi, pengadaan tertinggal dan sulit menangkap peluang terbaik dari pasar. Akibatnya, pengadaan menghasilkan solusi standar yang belum tentu optimal.
Dari perspektif vendor, kekakuan regulasi menciptakan ketidakpastian dan rasa enggan untuk berpartisipasi. Penyedia dipaksa menyesuaikan diri dengan persyaratan yang tidak selalu relevan dengan kapasitas dan karakter usahanya. Bagi pelaku usaha kecil dan menengah, kondisi ini menjadi hambatan serius. Pengadaan yang seharusnya inklusif justru terasa eksklusif dan menutup akses.
Digitalisasi pengadaan dalam beberapa hal turut memperkuat kekakuan ini. Sistem elektronik dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap alur dan ketentuan. Namun sistem sering kali tidak memberi ruang bagi penyesuaian kontekstual. Ketika regulasi sudah kaku dan sistem semakin kaku, pelaksana pengadaan semakin kehilangan ruang gerak profesional. Pada akhirnya, pengadaan menjadi proses teknis yang mekanis.
Saya meyakini bahwa regulasi pengadaan yang baik seharusnya bersifat adaptif. Regulasi harus mampu memberikan kepastian, sekaligus ruang bagi pelaksana untuk menggunakan akal sehat dan penilaian profesional. Keseimbangan inilah yang sering kali hilang dalam praktik. Ketika regulasi terlalu menekan pada kepatuhan formal, tujuan awal untuk menciptakan pengadaan yang efektif justru tergerus.
Solusi atas persoalan ini tidak bisa hanya mengandalkan perubahan aturan. Yang lebih penting adalah perubahan cara memahami dan menerapkan regulasi. Pelaksana pengadaan perlu dibekali pemahaman filosofis tentang tujuan aturan, bukan sekadar bunyinya. Dengan pemahaman tersebut, fleksibilitas dapat digunakan secara bertanggung jawab, bukan disalahgunakan.
Di sisi lain, pembuat kebijakan dan aparat pengawasan juga perlu memahami realitas lapangan. Dialog yang terbuka antara perumus regulasi, pelaksana, dan pelaku usaha sangat diperlukan agar aturan yang disusun tidak terlepas dari konteks implementasi. Regulasi yang lahir dari pemahaman bersama akan lebih mudah diterapkan secara sehat.
Sebagai penutup, refleksi ini saya sampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan pengadaan Indonesia. Regulasi adalah fondasi penting, tetapi tanpa fleksibilitas, fondasi tersebut dapat menjadi tembok yang membatasi. Bagi saya, tantangan terbesar pengadaan ke depan adalah menemukan keseimbangan antara kepastian dan keluwesan. Saat regulasi pengadaan mampu menjaga keseimbangan itu, pengadaan akan kembali menjadi instrumen yang efektif, adaptif, dan memberi manfaat nyata bagi pembangunan dan dunia usaha.
