Saya sering menerima keluhan dari para penyedia barang dan jasa yang kompeten namun merasa tersisih bukan karena kualitas, melainkan karena faktor kedekatan. Mereka datang dengan dokumen lengkap, pengalaman kuat, metodologi matang, dan harga kompetitif. Namun pada akhirnya, yang memenangkan paket adalah pihak yang “lebih dekat”. Fenomena ini bukan sekadar isu teknis, melainkan persoalan serius yang menggerus kredibilitas sistem pengadaan kita.
Pengadaan pada hakikatnya adalah proses kompetisi profesional. Ia dirancang untuk mempertemukan kebutuhan organisasi dengan kemampuan terbaik yang tersedia di pasar. Ketika sistem ini berjalan sehat, maka pemenang adalah penyedia yang paling mampu memberikan nilai terbaik—bukan yang paling akrab, paling sering bertemu, atau paling memiliki akses informal ke pengambil keputusan. Jika kedekatan menjadi faktor penentu, maka prinsip persaingan sehat runtuh.
Secara regulasi, kerangka kebijakan pengadaan yang dirumuskan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menegaskan prinsip transparansi, adil, dan non-diskriminatif. Prosesnya berbasis sistem elektronik, evaluasi memiliki tahapan jelas, dan tersedia mekanisme sanggah. Namun dari sudut pandang saya, persoalan tidak berhenti pada desain sistem. Tantangannya ada pada integritas pelaksanaan.
Kedekatan dalam konteks pengadaan bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada kedekatan personal, kedekatan politik, kedekatan struktural, bahkan kedekatan emosional. Kadang ia tidak terlihat sebagai pelanggaran eksplisit, tetapi beroperasi dalam ruang abu-abu. Spesifikasi disusun terlalu spesifik, kriteria pengalaman dirancang sangat sempit, atau klarifikasi teknis diarahkan sedemikian rupa. Secara administratif mungkin tampak sah, namun secara etis menyisakan pertanyaan.
Dampaknya sangat luas. Pertama, kualitas proyek berisiko menurun. Penyedia yang menang bukan karena kompetensi terbaik, melainkan karena relasi, cenderung tidak memiliki daya saing optimal. Kedua, penyedia profesional kehilangan kepercayaan terhadap sistem. Mereka enggan mengikuti tender berikutnya karena merasa hasilnya sudah dapat ditebak. Ketika pelaku pasar berkualitas mundur, maka kompetisi menjadi semu. Pada akhirnya, organisasi sendiri yang dirugikan.
Saya juga melihat dampak psikologis pada pejabat pengadaan. Banyak di antara mereka sebenarnya ingin bekerja profesional. Namun ketika ada tekanan halus untuk “membantu” pihak tertentu, posisi mereka menjadi sulit. Jika menolak, berisiko dianggap tidak loyal. Jika menerima, berisiko melanggar prinsip dan hukum. Dalam situasi seperti ini, pengadaan kehilangan marwahnya sebagai fungsi strategis dan berubah menjadi ruang kompromi.
Pengawasan memang ada, termasuk dari lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Namun audit sering kali bersifat ex-post, datang setelah proyek berjalan atau bahkan selesai. Sementara praktik kedekatan sering terjadi di tahap perencanaan dan penyusunan dokumen. Artinya, pencegahan harus diperkuat sebelum proses tender dimulai.
Dari perspektif saya, solusi pertama adalah memperkuat integritas dalam tahap perencanaan. Spesifikasi teknis harus berbasis kebutuhan objektif dan analisis pasar yang terukur. Setiap persyaratan kualifikasi harus dapat dijelaskan secara rasional. Jika ada kriteria yang terlalu spesifik, harus ada justifikasi tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi sejak awal akan mempersempit ruang keberpihakan tersembunyi.
Solusi kedua adalah memperkuat sistem pengendalian konflik kepentingan. Setiap pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan harus secara tegas mendeklarasikan potensi konflik kepentingan. Ini bukan sekadar formalitas tanda tangan, tetapi komitmen moral. Organisasi perlu membangun budaya di mana mengakui konflik kepentingan bukan dianggap kelemahan, melainkan bentuk profesionalisme.
Solusi ketiga adalah membangun keberanian kepemimpinan. Pimpinan instansi atau BUMN memiliki peran menentukan. Jika pimpinan memberi sinyal bahwa kedekatan tidak boleh mengalahkan kompetensi, maka pesan itu akan menjadi standar perilaku. Namun jika pimpinan sendiri membuka ruang kompromi, maka sistem sebaik apa pun akan runtuh. Kepemimpinan adalah benteng terakhir integritas.
Solusi keempat adalah peningkatan kualitas SDM pengadaan dan penyedia secara bersamaan. Di lembaga yang saya pimpin, saya selalu menekankan pentingnya membangun ekosistem profesional. Penyedia harus didorong meningkatkan kualitas, sementara pejabat pengadaan harus dibekali kemampuan evaluasi yang objektif dan berbasis data. Ketika kedua belah pihak profesional, ruang permainan kedekatan semakin sempit.
Lebih jauh lagi, saya percaya bahwa reformasi pengadaan tidak cukup hanya dengan regulasi dan teknologi. Kita membutuhkan transformasi budaya. Budaya yang menempatkan kompetensi di atas relasi. Budaya yang menghargai proses yang adil. Budaya yang memahami bahwa setiap keputusan pengadaan berdampak pada reputasi institusi dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai seseorang yang telah lama berkecimpung dalam pengembangan SDM pengadaan, saya merasa terpanggil untuk menyuarakan hal ini secara terbuka. Penyedia profesional tidak boleh kalah oleh kedekatan. Jika itu terus terjadi, maka pesan yang kita kirimkan kepada pasar adalah: kualitas tidak penting. Dan ketika kualitas dianggap tidak penting, maka pembangunan akan berjalan di bawah standar.
Saya tetap optimis bahwa perubahan itu mungkin. Dengan komitmen kuat dari pimpinan, integritas pejabat pengadaan, serta partisipasi aktif penyedia yang profesional, kita bisa mengembalikan marwah kompetisi yang sehat. Pengadaan harus menjadi ruang meritokrasi—di mana yang terbaiklah yang menang.
Pada akhirnya, pengadaan adalah cerminan nilai organisasi. Jika yang menang adalah yang paling dekat, maka yang kita bangun adalah budaya kedekatan. Namun jika yang menang adalah yang paling kompeten, maka yang kita bangun adalah masa depan yang berkualitas. Dan bagi saya, pilihannya harus jelas: penyedia profesional tidak boleh lagi kalah oleh kedekatan.
