Dalam lanskap tata kelola pengadaan barang dan jasa publik, terdapat sebuah fenomena unik yang kerap menjadi pemandangan sehari-hari di ruang-ruang kerja birokrasi. Ketika sebuah kendala muncul di lapangan atau sebuah keputusan strategis harus diambil, reaksi pertama dari para praktisi acap kali bukan mendiskusikan apa solusi paling efisien dan bermanfaat, melainkan langsung membuka buku aturan untuk mencari pasal. Perdebatan yang mengemuka di meja rapat bergeser dari “bagaimana agar barang ini cepat berfungsi dan dirasakan manfaatnya oleh publik?” menjadi “pasal mana yang bisa dijadikan tameng agar tindakan kita tidak disalahkan oleh auditor?”.
Kebiasaan mendahulukan pencarian pasal di atas pemahaman tujuan menciptakan iklim kerja yang sangat mekanis. Praktisi pengadaan—mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, hingga pejabat perencana—terjebak dalam labirin penafsiran tekstual kaku. Teks regulasi tidak lagi diperlakukan sebagai panduan navigasi untuk mencapai tujuan belanja negara, melainkan sebagai dogma mati yang harus dipatuhi baris demi baris, bahkan ketika pemenuhan teks tersebut secara nyata merugikan efisiensi dan kualitas pengerjaan proyek di lapangan.
Kondisi ini menandai terjadinya disfungsi paradigma yang serius dalam sistem tata kelola publik kita. Hukum dan aturan, yang pada hakikatnya hanyalah alat bantu (means) untuk mencapai efisiensi dan kemakmuran masyarakat (end goal), justru bertukar posisi menjadi tujuan utama itu sendiri. Ketika birokrasi lebih sibuk mencari pasal ketimbang memahami tujuan dasar dari sebuah pengadaan, yang lahir adalah tumpukan administrasi yang tertib di atas kertas, namun bangkrut secara kemanfaatan dan nilai tambah di dunia nyata.
“Aturan disusun untuk menuntun langkah menuju tujuan, namun mereka yang picik justru menjadikan aturan sebagai penjara bagi akal sehat.”
Mitos Keselamatan
Mengapa budaya lebih sibuk mencari pasal daripada memahami tujuan ini begitu mengakar kuat? Akar masalah utamanya terletak pada atmosfer ketakutan (fear-driven environment) yang membayangi para pengelola pengadaan. Di tengah ekosistem pengawasan birokrasi yang sangat kaku, ancaman sanksi administratif hingga penyidikan hukum sering kali membayangi setiap keputusan yang diambil. Ketakutan akan dituduh melanggar prosedur mendorong para praktisi untuk mencari perisai keselamatan pribadi yang paling instan.
Mencari dan mengutip pasal regulasi memberikan ilusi kepastian dan keselamatan yang menenangkan. Praktisi merasa bahwa selama tindakan mereka dapat disandarkan pada salah satu bunyi baris kalimat di dalam lembaran Peraturan Presiden atau Surat Edaran, mereka telah berada di posisi yang sepenuhnya aman dari bidikan audit. Pasal dijadikan jimat pelindung yang menghindarkan pejabat dari keharusan untuk mempertahankan argumen rasional atau analisis bisnis di depan lembaga pemeriksa.
Sayangnya, obsesi mencari perisai pasal ini mematikan inisiatif dan keberanian untuk bertindak bijaksana. Ketika terjadi dinamika di lokasi pengerjaan proyek yang membutuhkan penanganan fleksibel, pejabat yang penakut akan memilih untuk menolak tindakan tersebut hanya karena tidak menemukan pasal tertulis yang memberi izin secara eksplisit. Keputusan untuk membiarkan proyek terbengkalai dianggap jauh lebih aman secara hukum pribadi ketimbang mengambil terobosan teknis yang rasional namun tidak memiliki rujukan pasal yang tebal.
“Rasa takut membuat orang sibuk mencari benteng di dalam lembaran kertas, hingga lupa bahwa ada tugas pembangunan yang terbengkalai di luar.”
Ketika Prosedur Menghapus Akal Sehat
Akibat langsung dari kebiasaan mendahulukan pencarian pasal daripada pemahaman tujuan adalah tergerusnya penggunaan akal sehat (common sense) dalam pengambilan keputusan pengadaan. Regulasi pengadaan sejatinya dibentuk di atas prinsip-prinsip dasar yang sangat mulia: efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, adil, dan akuntabel. Prinsip-prinsip ini adalah jiwa (spirit) dari hukum pengadaan yang seharusnya memandu setiap pertimbangan teknis.
Namun, ketika praktisi hanya berfokus pada pasal-pasal teknis kaku (letter of the law) tanpa memahami prinsip dasarnya (spirit of the law), keputusan yang diambil kerap kali bertentangan secara frontal dengan akal sehat ekonomi. Sebagai contoh, sebuah instansi bisa saja membatalkan proses lelang barang medis darurat yang sangat dibutuhkan rumah sakit hanya karena kesalahan pengetikan minor pada salah satu dokumen administrasi peserta tender. Secara pasal, tindakan pembatalan tersebut mungkin dapat dibenarkan, namun secara tujuan pengadaan—yaitu menyelamatkan nyawa pasien—tindakan tersebut adalah kegagalan fatal.
Pemujaan pada teks pasal melahirkan birokrasi kacamata kuda. Pejabat pengadaan merasa telah menjalankan tugasnya dengan sangat agung ketika berhasil menggugurkan penawar atau menolak adendum kontrak berdasarkan hafalan pasal. Mereka tidak peduli bahwa akibat dari keputusan kaku tersebut, harga yang harus dibayar negara di kemudian hari menjadi jauh lebih mahal, atau proyek pembangunan infrastruktur publik terpaksa tertunda berbulan-bulan. Hukum telah dipisahkan secara paksa dari tujuannya untuk menghadirkan keadilan dan kemanfaatan.
“Kepatuhan buta pada baris kalimat tanpa memahami tujuannya adalah cara paling halus untuk mematikan fungsi keadilan.”
Dokumen Bersih, Barang Mubazir
Keterjebakan pada pencarian pasal melahirkan apa yang disebut sebagai ilusi kepatuhan (compliance illusion). Dalam pola pikir ini, sebuah proses pengadaan dianggap sukses luar biasa jika seluruh tahapan transaksi dapat dipasangkan dengan pasal-pasal regulasi secara sempurna. Laporan Hasil Pemilihan disusun dengan mencantumkan rujukan pasal yang sangat tebal, berita acara serah terima ditandatangani sesuai format aturan, dan audit administrasi dilalui tanpa ada satu pun catatan koreksi.
Namun, ilusi keselamatan di atas kertas ini sering kali menutupi kebangkrutan fungsi di lapangan. Gedung-gedung sekolah yang berkas pengadaannya dipuji auditor karena sangat patuh pasal berdiri dengan material berkualitas buruk yang cepat rusak. Sistem aplikasi teknologi yang dokumen lelangnya disusun berdasarkan juknis paling baru teronggok tidak pernah dipakai oleh pegawai karena tidak sesuai dengan alokasi alur kerja harian. Kepatuhan pasal berhasil dicapai secara sempurna, namun tujuan belanja negara untuk mendapatkan barang berkualitas yang bermanfaat gagal total.
Kondisi ini membuktikan bahwa keberadaan pasal tidak pernah bisa menjamin lahirnya kualitas. Pasal-pasal regulasi hanyalah pagar pembatas agar proses tidak keluar dari jalur etika dan hukum. Pagar tidak akan pernah bisa menggantikan kualitas kendaraan yang berjalan di dalamnya. Mengukur keberhasilan pengadaan hanya dari ketepatan kutipan pasal adalah bentuk kedangkalan tata kelola yang membuang-buang alokasi anggaran publik secara sah di mata hukum.
“Lembaran dokumen yang bersih dari cacat pasal tidak akan pernah bisa menyembunyikan kenyataan dari barang yang tak berguna di lapangan.”
Dampak Pada Budaya Audit
Budaya lebih sibuk mencari pasal daripada memahami tujuan tidak hanya berakar di lingkungan praktisi pengadaan, melainkan juga dipelihara oleh paradigma sebagian aparat pengawas dan auditor. Dalam praktik pengawasan birokrasi, masih banyak proses audit yang dilakukan dengan pendekatan pencocokan teks klerikal (textual compliance audit). Auditor datang membawa buku aturan, lalu mencocokkan setiap lembar dokumen proyek dengan baris-baris pasal regulasi.
Ketika auditor menemukan adanya perbedaan format atau pelaksanaan diskresi yang tidak tercantum secara eksplisit di dalam pasal petunjuk teknis, hal tersebut langsung dilabeli sebagai penyimpangan atau indikasi kerugian negara. Auditor sering kali enggan untuk duduk bersama mendengarkan latar belakang teknis, analisis rasionalitas bisnis, atau situasi krisis di lapangan yang melatarbelakangi lahirnya keputusan tersebut. Konteks lapangan diabaikan, dan teks pasal diagungkan sebagai satu-satunya tolok ukur kebenaran.
Model pengawasan yang kaku ini makin memperkuat rantai ketakutan di birokrasi. Pejabat pengadaan belajar dari pengalaman bahwa tidak ada gunanya berinovasi atau memperjuangkan kualitas barang, karena auditor tidak akan menilai kemanfaatan produk tersebut. Auditor hanya akan memeriksa kesesuaian pasal. Akibatnya, birokrasi pengadaan makin terdorong untuk menjadi sekadar mesin pemroses dokumen yang sibuk mengumpulkan pasal demi memuaskan selera pemeriksaan audit.
“Pemeriksaan yang hanya sibuk berburu perbedaan huruf dalam pasal akan selalu gagal melihat besarnya nilai kemanfaatan yang hilang.”
Mengembalikan Hukum pada Jiwa dan Tujuannya
Untuk mengakhiri tragedi birokrasi ini, ekosistem pengadaan barang dan jasa publik harus berani melakukan pemulihan paradigma (paradigm restoration). Kita harus menghentikan kebiasaan mengagungkan pasal sebagai tujuan, dan mulai mendudukkan regulasi kembali pada fungsi utamanya sebagai alat mencapai tujuan belanja negara.
Langkah pertama adalah mendorong penerapan regulasi berbasis prinsip (principle-based regulation). Dalam setiap pengambilan keputusan pengadaan, para praktisi harus dibiasakan untuk menguji rencananya menggunakan pertanyaan filosofis terlebih dahulu, sebelum masuk ke dalam pasal-pasal teknis. Pertanyaan seperti: “Apakah keputusan ini membuat belanja negara menjadi lebih efisien?”, “Apakah tindakan ini adil bagi persaingan?”, dan “Apakah langkah ini menjamin barang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh publik?” harus dijadikan saringan utama. Jika sebuah tindakan terbukti memenuhi prinsip-prinsip dasar tersebut dan didasari iktikad baik (good faith), maka pasal-pasal teknis harus difungsikan sebagai mekanisme penyesuaian (enabler), bukan sebagai penghambat.
Langkah kedua adalah mentransformasi kurikulum pembinaan SDM dan metode pengawasan. Pelatihan pengadaan tidak boleh lagi berbentuk uji hafalan nomor pasal dan ayat, melainkan pelatihan analisis studi kasus, manajemen risiko, dan pertimbangan kearifan profesional (professional judgment). Di sisi pengawasan, Lembaga Pemeriksa dan APIP harus mengadopsi audit kinerja (performance audit) yang mengapresiasi keberhasilan fungsi dan pencapaian Value for Money. Ketika auditor mulai melindungi keputusan rasional yang berorientasi pada tujuan, praktisi akan memiliki keberanian untuk keluar dari kungkungan tekstual pasal.
“Kembalikan hukum pada jiwanya, agar ia menjadi jalan yang membebaskan pembangunan, bukan rantai yang melumpuhkan karya.”
Menuju Era Pengadaan yang Bijaksana
Kebiasaan orang yang lebih sibuk mencari pasal daripada memahami tujuan adalah cermin dari kedangkalan dalam mengelola keuangan negara. Membiarkan birokrasi pengadaan terus-menerus terbelenggu oleh fenomena ini sama saja dengan membiarkan triliunan rupiah anggaran belanja publik dihabiskan demi sekadar memuaskan formalitas kertas yang tidak berdampak bagi kemajuan bangsa.
Pengadaan barang dan jasa yang maju adalah pengadaan yang mampu memadukan kepatuhan hukum yang rasional dengan kecerdasan eksekusi yang berorientasi pada hasil. Pasal-pasal regulasi harus dibaca dengan kacamata kearifan, ditafsirkan dalam kerangka pemenuhan prinsip umum, serta dieksekusi dengan keberanian moral untuk menghadirkan kualitas terbaik bagi masyarakat.
Sudah saatnya kita menghentikan budaya ketakutan yang membuat kita bersembunyi di balik baris-baris kalimat aturan. Mari kita tumbuh bersama sebagai para pengelola pengadaan yang bijaksana—sosok yang tidak hanya paham bunyi pasal, tetapi menguasai jiwa dan tujuan di balik hukum tersebut. Hanya dengan cara inilah, setiap rupiah dari anggaran belanja rakyat dapat benar-benar diubah menjadi hasil karya yang kokoh, berdaya guna tinggi, dan menyejahterakan seluruh bangsa Indonesia.
“Keagungan seorang pengelola pengadaan tidak diukur dari seberapa banyak pasal yang sanggup ia kutip, melainkan dari seberapa besar kemanfaatan nyata yang berhasil ia persembahkan bagi kemaslahatan bersama.”
