Banyak Vendor Bukan Berarti Persaingan Sehat

Di dalam laporan akuntabilitas kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ), grafik yang menunjukkan lonjakan jumlah peserta lelang atau ratusan ribu badan usaha yang terdaftar di portal pengadaan hampir selalu dipamerkan sebagai indikator keberhasilan pasar. Logika birokrasi yang lazim dipakai terkesan sangat linier: semakin tebal daftar penyedia yang memasukkan dokumen penawaran di aplikasi SPSE, atau semakin banyak toko dan badan usaha yang mendaftarkan komoditasnya di etalase e-Katalog, maka iklim persaingan dianggap otomatis terbuka, kompetitif, dan sehat. Namun, bagi seorang praktisi dan analis pengadaan yang terbiasa membedah realitas persaingan usaha di lapangan, asumsi kuantitatif tersebut kerap kali merupakan ilusi statistik yang menipu. Deretan puluhan nama perseroan terbatas (PT) dan persekutuan komanditer (CV) yang berjejer di layar monitor sering kali hanyalah parade boneka administratif yang digerakkan oleh satu dalang yang sama. Banyaknya vendor yang hadir dalam proses pengadaan bukanlah jaminan terciptanya persaingan yang sehat.

“Kerumunan peserta di ruang lelang sering kali hanyalah ilusi keramaian; pasar yang sesungguhnya bisa jadi telah mati sebelum penawaran pertama dibuka.”

Kekeliruan menafsirkan angka partisipasi ini menjadi isu yang sangat genting manakala kita menatap skala raksasa belanja negara Indonesia pada tahun 2026. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memproyeksikan total perputaran dana pengadaan nasional tahun ini menembus kisaran Rp929,4 triliun atau menyerap hampir 30% dari total APBN. Melalui instrumen mutakhir Katalog Elektronik Versi 6 yang diperkuat Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 serta dorongan percepatan regulasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025, akses pasar belanja publik memang terbuka sangat lebar. Per 13 Oktober 2026, tercatat lebih dari 122.395 pelaku usaha meramaikan etalase e-Katalog dengan 2,43 juta produk tayang, membukukan nilai transaksi mencapai Rp190,7 triliun. Di saat yang sama, kebijakan afirmatif kerakyatan mencatat partisipasi masif dengan keterlibatan lebih dari 271.369 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) yang mengelola transaksi sebesar Rp191,3 triliun. Namun, di tengah pesta partisipasi tersebut, temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga akhir 2025 tetap memperlihatkan fakta yang statis: 446 dari 1.782 perkara korupsi (sekitar 25% dari total perkara nasional) berakar pada pengadaan barang/jasa. Mengapa angka kasus korupsi dan persekongkolan tender tidak kunjung surut di tengah pasar yang tampak begitu ramai? Jawabannya jelas: kuantitas entitas bisnis tidak pernah berkorelasi otomatis dengan kualitas kompetisi.

Fenomena Perusahaan Boneka

Dalam ilmu ekonomi persaingan usaha modern, persaingan sehat dicirikan oleh adanya rivalitas independen antar-pelaku usaha yang saling bersaing menawarkan kombinasi harga terwajar, mutu terbaik, dan inovasi layanan tanpa adanya kesepakatan tertutup. Sebaliknya, yang kerap terjadi dalam ekosistem tender SPSE maupun etalase e-Katalog di berbagai instansi pemerintah adalah persaingan semu (pseudo-competition).

Persaingan semu ini bekerja melalui rekayasa jaringan yang rapi di balik layar:

• Praktik Penawaran Pengiring (Cover Bidding / Shadow Bidding): Sebuah sindikat kontraktor lokal hendak memenangkan tender proyek infrastruktur senilai puluhan miliar rupiah. Untuk memenuhi syarat formal regulasi lelang bahwa harus ada minimal tiga peserta yang memasukkan dokumen penawaran agar tender tidak dinyatakan gagal lelang, sang kontraktor menyiapkan satu perusahaan utama sebagai calon pemenang dan dua atau tiga perusahaan pendamping. Dokumen penawaran perusahaan pendamping sengaja dirancang memuat kelemahan minor, dokumen yang tidak lengkap, atau mematok harga yang jauh lebih tinggi agar gugur secara administratif. Di atas kertas SPSE, lelang tampak ramai diikuti banyak peserta, padahal pemenangnya telah ditentukan di meja sang pemodal.
• Kartel Arisan Proyek (Bid Rotation): Sekelompok rekanan yang tergabung dalam lingkaran patronase tertentu bersepakat membagi-bagi paket pekerjaan pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran. Pada paket pekerjaan di Dinas A, rekanan X dimenangkan sementara rekanan Y dan Z menjadi penawar pengiring; pada paket pekerjaan di Dinas B, giliran rekanan Y yang dimenangkan dengan skenario serupa. Sistem digital mencatat terjadinya pergantian pemenang lelang dan tingginya jumlah vendor yang berpartisipasi, namun kompetisi harga riil telah dibunuh melalui permufakatan kartel.
• Multiplikasi Entitas oleh Satu Pemilik (Beneficial Ownership Masking): Satu orang pengusaha dapat mendirikan lima hingga sepuluh badan usaha yang berbeda (PT atau CV) dengan meminjam nama keluarga, staf administrasi kantor, atau sopir pribadinya sebagai pengurus di akta notaris. Ketika paket pengadaan ditayangkan, seluruh badan usaha tersebut didaftarkan sebagai penawar yang seolah-olah bersaing independen. Sistem melihat ada sepuluh vendor yang berlaga, padahal seluruh rekening bank penampung termin proyek bermuara ke satu kantong pribadi yang sama.

Kajian KPK terhadap tata kelola e-procurement secara tegas mengidentifikasi bahwa ketiadaan integrasi data profil kepemilikan manfaat dan lemahnya evaluasi pola persaingan menjadi celah suburnya sindikat penawar bayangan. Panggung lelang elektronik berubah fungsi menjadi sekadar arena sandiwara legalisasi bagi sindikat yang telah menguasai pasar pengadaan setempat.

“Melihat sepuluh bendera perusahaan yang bersaing di atas kertas lelang tanpa memeriksa siapa pemilik manfaat di belakangnya ibarat menonton pertunjukan wayang; penonton terkesima oleh ramainya tokoh di panggung kelir, namun lupa bahwa seluruh gerakannya dikendalikan oleh sepasang tangan satu dalang.”

Banyak Toko di E-Katalog

Fenomena persaingan semu tidak hanya menghantui lelang tender konstruksi, melainkan telah merambah ke dalam ekosistem belanja daring melalui Katalog Elektronik Versi 6. Angka 122 ribu lebih penyedia dan jutaan produk yang tayang di e-Katalog sering kali menciptakan rasa aman palsu bagi para pengambil kebijakan.

Di balik ramainya produk yang dipajang di etalase katalog, terdapat anomali persaingan yang kerap luput dari pengawasan hulu:

1. Monopoli Distribusi Prinsipal Tunggal:
   Meskipun ada lima puluh toko atau penyedia lokal yang menayangkan komoditas komputer, pendingin ruangan, atau alat kesehatan di katalog daerah, seluruh penyedia tersebut sesungguhnya mengambil pasokan barang dari satu distributor tunggal atau satu pabrikan prinsipal yang sama. Prinsipal pemegang merek mengendalikan kuota barang, menetapkan batas harga minimum yang kaku, dan menerbitkan surat dukungan resmi (authorization letter) hanya kepada satu rekanan yang mereka pilih sebagai “anak emas”. Empat puluh sembilan penyedia lainnya sengaja diberikan harga modal yang sangat tinggi sehingga mereka tidak mampu bersaing saat proses negosiasi atau mini kompetisi berlangsung.
2. Ketiadaan Kurasi Kewajaran Harga Riil:
   Kelemahan sistem kurasi mandiri (self-onboarding) di e-Katalog memicu maraknya fenomena penetapan harga yang seragam di level yang sangat tinggi (price parallelisms). Temuan pengawasan internal LKPP pada tahun 2025 yang menjaring 372 produk melanggar aturan—di mana 305 di antaranya berkaitan langsung dengan ketidakwajaran harga tayang—menjadi bukti tak terbantahkan. Banyak penyedia mendaftarkan produk yang sama dengan harga yang sama-sama digelembungkan 30% hingga 40% di atas harga pasar ritel komersial bebas (open market). Ketika instansi pemerintah melakukan pemilihan, mereka seolah-olah memiliki banyak opsi toko, padahal seluruh opsi tersebut mematok margin rente yang tidak masuk akal atas beban kas negara.
3. Penyusupan Makelar Tanpa Kapasitas Produksi (Paper Merchant):
   Dari 271 ribu lebih pelaku UMKK yang tercatat di pasar pemerintah, tidak semuanya merupakan produsen atau perajin berkapasitas mandiri. Banyak di antaranya hanyalah pedagang perantara yang meminjam bendera atau mengandalkan calo permodalan. Kehadiran mereka memperpanjang rantai pasok distribusi tanpa memberikan nilai tambah kualitas fisik, yang pada akhirnya membebani anggaran negara dengan biaya perantara berlapis.

Kondisi inilah yang disorot tajam dalam instrumen asesmen internasional MAPS (Methodology for Assessing Procurement Systems) yang dilakukan bersama World Bank, ADB, dan IsDB. Laporan tersebut menegaskan bahwa sistem pengadaan Indonesia memang telah melompat maju dalam keterbukaan akses digital, namun masih menghadapi tantangan terberat pada pilar kompetisi sehat, pemantauan kinerja rekanan, dan pencapaian value for money. Bertambahnya jumlah vendor yang masuk ke sistem tidak otomatis menghasilkan penghematan anggaran atau perbaikan kualitas barang bagi publik.

Paradoks Dashboard SPI KPK

Kesenjangan antara ramainya vendor dan rapuhnya integritas persaingan menjelaskan anomali data pada Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2025. Survei nasional yang menjaring lebih dari satu juta responden di 107 Kementerian/Lembaga, 546 Pemda, dan 4 BUMN tersebut menempatkan indeks integritas nasional pada skor 72,32—masih berada dalam kategori rentan terhadap korupsi.

Pada dashboard SPI 2025, skor dimensi Pengelolaan PBJ secara agregat tercatat mencapai angka 85,02, sementara skor integritas pemerintah daerah secara keseluruhan hanya berada di level 71,33. Mengapa dimensi PBJ terlihat sangat hijau dan patuh, sementara kasus korupsi PBJ terus mendominasi sepertiga dari total penindakan hukum di Indonesia?

Jawabannya adalah persaingan prosedural yang menutupi kartel substantif:

• Secara administratif, seluruh proses lelang dan e-purchasing memenuhi indikator kepatuhan formalitas: pengumuman lelang ditayangkan sesuai jadwal hari kerja, ada puluhan penyedia yang mengunduh dokumen pemilihan, ada penawaran harga yang masuk, dan berita acara evaluasi ditandatangani lengkap.
• Sistem pencatatan kepatuhan memberi nilai hijau karena seluruh checklist birokrasi terpenuhi seratus persen tanpa sanggahan resmi.
• Namun, sistem pengukuran dokumen tersebut buta terhadap kenyataan bahwa ketiadaan sanggahan lelang terjadi bukan karena lelangnya adil, melainkan karena para rekanan telah bersepakat membagi proyek secara damai di luar sistem.

Hal ini terkonfirmasi oleh temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 546 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang secara berulang kali mengungkap kekurangan volume pekerjaan fisik, penurunan spesifikasi material, dan pengadaan barang modal proforma di berbagai daerah. Ketika pemenang lelang lahir dari persaingan semu yang diatur oleh sindikat, margin proyek telah terpotong sejak awal untuk membayar komisi bendera dan setoran komitmen rente, menyisakan anggaran yang tidak memadai untuk mewujudkan kualitas konstruksi yang layak di lapangan.

“Integritas pasar tidak dinilai dari seberapa tertib berkas penawaran disusun tanpa sanggahan, melainkan dari seberapa adil ruang usaha dibuka bagi mereka yang tidak memiliki bekingan kekuasaan.”

Matriks Komparasi

Untuk membedah apakah keramaian pasar belanja publik di suatu instansi merupakan kompetisi sejati atau sekadar kamuflase kartel, pengelola pengadaan dan auditor dapat menggunakan matriks deteksi dini berikut:

Terobosan Kebijakan

Menyelamatkan dana belanja pengadaan nasional sebesar Rp929,4 triliun pada tahun 2026 menuntut keberanian negara untuk melepaskan diri dari kepuasan semu atas data statistik kuantitatif. Menyongsong percepatan penyusunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik dan pembentukan badan pengadaan nasional pada akhir 2026, reformasi persaingan pasar pengadaan harus ditegakkan melalui empat pilar pembongkar kartel:

Penerapan Analisis Jejaring dan Deteksi Kartel Berbasis AI (Graph Network Analysis)
Sistem SPSE dan Katalog Elektronik V6 tidak boleh lagi sekadar menjadi pangkalan data pasif. Sistem harus ditanami algoritma kecerdasan buatan (AI) yang secara otomatis memindai pola persaingan:

• Memetakan kesamaan pemilik manfaat (beneficial ownership), kesamaan nomor kontak penanggung jawab, kesamaan susunan dewan direksi, serta keterkaitan nomor rekening bank dari seluruh penyedia yang memasukkan penawaran lelang.
• Mendeteksi anomali penawaran harga: jika harga penawaran dari tiga peserta lelang selalu berada pada selisih persentase yang identik secara mencurigakan (pola arisan tender), sistem secara otomatis mengunci penetapan pemenang dan mengirimkan sinyal bahaya (red flag) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan inspektorat daerah.

Konsolidasi Pengadaan untuk Meruntuhkan Kartel Lokal
Cara paling efektif untuk menghancurkan kartel penyedia lokal yang mengatur lelang paket-paket kecil adalah dengan menerapkan prinsip “merencanakan bersama dan membeli bersama” melalui konsolidasi belanja. Keberhasilan konsolidasi pengadaan oleh LKPP yang sukses menghasilkan efisiensi belanja pemerintah daerah sebesar 20,34% pada 2025 dan melonjak hingga 26,41% pada pelaksanaan tahun 2026 menjadi bukti nyata. Dengan menggabungkan kebutuhan barang sejenis dari puluhan instansi menjadi satu kontrak volume raksasa langsung ke produsen utama, pemerintah menyingkirkan para makelar rente dan mematikan sindikat pinjam bendera di daerah.

Verifikasi Faktual Kapasitas Pelaku UMKK dan Penghapusan Broker
Mandat Perpres 46/2025 untuk mendorong 91,3% Produk Dalam Negeri (PDN) dan memberdayakan 271 ribu pelaku UMKK harus dikawal dengan disiplin verifikasi riil. LKPP bersama Kementerian Koperasi dan UKM harus melakukan kurasi faktual: memisahkan mana pelaku usaha mikro yang benar-benar memproduksi barang secara mandiri dan mana badan usaha cangkang yang sekadar menjadi calo transaksi. Keberpihakan afirmatif negara harus dialirkan murni kepada produsen lokal berkapasitas riil agar industri manufaktur domestik tumbuh berdaya saing tinggi.

Kemitraan Strategis Pengawasan Antara LKPP, KPPU, dan Aparat Penegak Hukum
Pemeriksaan persaingan usaha tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Pangkalan data SPSE harus terintegrasi penuh secara waktu nyata (real-time) dengan KPPU dan KPK. Pelaku usaha dan korporasi yang terbukti secara hukum melakukan persekongkolan tender atau meminjamkan benderanya kepada sindikat harus dijatuhi sanksi pembekuan Nomor Induk Berusaha (NIB), sanksi ganti rugi perdata persekongkolan, serta sanksi daftar hitam (blacklist) permanen yang berlaku lintas kementerian dan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia.

“Tolak ukur kematangan pasar belanja negara bukanlah pada seberapa padat kerumunan pedagang yang memperebutkan remah-remah anggaran, melainkan pada seberapa tegak keadilan ditegakkan agar uang rakyat menghasilkan kemakmuran terbaik bagi seluruh tumpah darah bangsa.”

Di era pengadaan digital 2026, Indonesia telah berhasil membuktikan kemampuannya membangun jalan tol belanja elektronik yang mampu menampung jutaan transaksi dan ratusan ribu rekanan. Namun, menghadirkan ribuan peserta lelang di layar komputer adalah pekerjaan mudah; menghadirkan persaingan yang jujur, terbuka, dan berintegritas di hati para pelakunya adalah ujian peradaban sesungguhnya. Banyak vendor bukan berarti persaingan sehat jika mereka semua digerakkan oleh persekongkolan yang sama. Hanya dengan ketajaman analisis data intelijen pasar, ketegasan audit fisik di lapangan, serta keberanian moral aparatur pengadaan untuk menolak kompromi kartel, ekosistem belanja publik sebesar Rp929,4 triliun akan benar-benar terbebas dari jerat persaingan semu dan bermetamorfosis menjadi instrumen pembangunan yang sejati demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.