Ketika Jutaan Produk Masuk ke E-Katalog, Siapa yang Mengawasinya?

Ledakan digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) di Indonesia telah melahirkan sebuah fenomena baru yang belum pernah terjadi dalam sejarah birokrasi republik ini: banjir etalase produk publik. Jika satu dekade lalu etalase belanja negara hanya memajang puluhan ribu komoditas standar seperti kendaraan dinas dan semen curah, kini pada tahun 2026 platform belanja publik telah bertransformasi menjadi megastore raksasa. Kebijakan deregulasi pendaftaran produk, kemudahan berusaha berbasis risiko, serta integrasi Katalog Elektronik Versi 6 yang diperkuat oleh Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 telah membuka pintu gerbang selebar-lebarnya. Angkanya mencengangkan: per 13 Oktober 2026, tercatat lebih dari 2,43 juta produk tayang di e-Katalog, melibatkan 122.395 pelaku usaha terdaftar, dan membukukan volume transaksi fantastis mencapai Rp190,7 triliun. Namun, di tengah perayaan demokratisasi pasar ini, sebuah pertanyaan kritis yang menggetarkan nurani tata kelola menyeruak: ketika jutaan produk membanjiri etalase e-Katalog, siapa sesungguhnya yang mengawasinya?

“Membuka pintu pasar selebar-lebarnya tanpa menyiapkan pos penjaga yang tangguh ibarat merobohkan benteng istana; ia mengundang seluruh pedagang masuk, namun sekaligus memberi jalan bebas bagi para penyelundup.”

Sebagai salah satu instrumen belanja publik terbesar dengan estimasi perputaran dana PBJ nasional mencapai Rp929,4 triliun pada tahun 2026—menyerap sekitar sepertiga dari total APBN—skala transaksi e-Katalog tidak lagi bisa dikelola dengan metode pengawasan abad pertengahan. Dorongan afirmatif di bawah Perpres Nomor 46 Tahun 2025 sukses mengalirkan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) hingga menembus 91,3% (Rp389,2 triliun) dan transaksi UMKK senilai Rp191,3 triliun yang melibatkan lebih dari 271 ribu pelaku usaha. Di atas kertas, ini adalah kabar gembira bagi industrialisasi domestik. Namun, di balik angka-angka megah tersebut tersimpan kerentanan pengawasan yang sangat pekat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pertengahan 2026 secara terbuka menegaskan bahwa e-Katalog masih sangat mendesak untuk dievaluasi menyeluruh karena tetap membuka celah persekongkolan antara penyelenggara negara dan pihak swasta. Fakta bahwa sektor pengadaan barang/jasa menyumbang 446 dari 1.782 perkara korupsi di KPK hingga akhir 2025 (sekitar 25% dari total kasus nasional) menjadi lonceng peringatan keras bahwa jutaan produk yang berseliweran di etalase digital belum tentu steril dari manipulasi.

Ilusi Kurasi

Kelemahan paling mendasar dari ekosistem belanja daring pemerintah saat ini adalah terjadinya asimetri pengawasan: kecepatan dan volume produk yang masuk ke dalam sistem melesat ribuan kali lipat lebih cepat daripada kapasitas manusia untuk memverifikasinya. Dalam konsep awal Katalog Elektronik, setiap item produk yang ditayangkan melewati proses penelaahan teknis, negosiasi harga dasar, dan uji spesifikasi oleh unit kerja khusus. Namun, demi mengejar target percepatan penyerapan anggaran dan kemudahan berusaha bagi UMKM, pintu masuk katalog nasional, sektoral, dan lokal dilonggarkan melalui mekanisme pendaftaran mandiri (onboarding self-service).

Akibatnya, gelombang produk tumpah ruah ke etalase publik tanpa saringan hulu yang ketat:

• Keterbatasan Personel Pengelola: Jumlah aparatur fungsional pengelola PBJ di tingkat LKPP maupun Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) daerah hanya berjumlah ribuan orang. Mengharapkan mereka membedah rincian spesifikasi, mengecek kewajaran harga, dan memverifikasi sertifikat 2,43 juta produk satu per satu secara manual adalah kemustahilan fisik.
• Kerapuhan Mekanisme Self-Assessment: Penyedia diberikan kewenangan mengisi data teknis, mematok harga tayang sendiri, dan mengunggah klaim sertifikat secara mandiri. Tanpa adanya verifikasi silang otomatis di awal, sistem digital menerima apa saja yang diketik oleh vendor ke dalam peladen.
• Audit Pasif yang Mengandalkan Aduan: Pengawasan baru bergerak manakala sebuah transaksi telah selesai diklik, dana negara telah ditransfer, atau ketika ada laporan masyarakat dan pesaing bisnis yang merasa dirugikan. Pengawasan semacam ini bukan pencegahan (preventive), melainkan sekadar pemadam kebakaran pasca-kejadian (reactive).

Kondisi inilah yang dibuktikan oleh temuan internal LKPP pada tahun 2025: ditemukan sebanyak 372 produk di katalog elektronik yang melanggar ketentuan, dengan 305 di antaranya berkaitan langsung dengan ketidakwajaran harga tayang. Pelanggaran lainnya mencakup pemalsuan jenis produk, gambar yang tidak sesuai realitas fisik, sertifikasi bodong, hingga manipulasi kategori barang. Ratusan temuan ini hanyalah puncak gunung es dari ribuan anomali lain yang luput dari pandangan karena keterbatasan daya awas birokrasi manual.

“Mengandalkan mata manusia untuk mengawasi jutaan produk digital adalah ilusi birokrasi; Anda sedang mencoba mengeringkan lautan dengan selembar kain pel.”

Apa Saja yang Lolos dari Pantauan?

Ketika sebuah pasar digital raksasa beroperasi tanpa benteng pengawasan yang memadai, ia mengundang berbagai macam modus penyimpangan canggih yang berlindung di balik jutaan deretan produk. Setidaknya ada empat patologi utama yang kini bersarang di etalase katalog:

1. Praktik Pemahalan Harga Tayang (Mark-Up Etalase)

Sebagian penyedia nakal secara sengaja memajang produk dengan harga tayang dua hingga tiga kali lipat lebih mahal dibanding harga ritel komersial terbuka. Produk ini dibiarkan mengendap di etalase katalog tanpa ada yang membeli untuk sementara waktu. Namun, ketika oknum dinas daerah telah “bersepakat” di ruang tertutup untuk mengeksekusi pengadaan, produk berharga selangit tersebut langsung dipesan lewat e-purchasing. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkilah bahwa harga tersebut sah karena telah resmi tayang di sistem LKPP. Ketiadaan instrumen pembanding harga pasar seketika membuat uang rakyat menguap puluhan miliar rupiah atas nama belanja resmi katalog.

2. Penipuan Label Afirmasi TKDN (Re-badging Fraud)

Dengan kebijakan imperatif yang mewajibkan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) hingga menembus capaian 91,3% (Rp389,2 triliun) sesuai amanat Perpres 46/2025, label Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi tiket emas penjualan. Di sinilah celah pengawasan dieksploitasi: banyak importir mendaftarkan produk asing yang hanya diganti kemasan luarnya di bengkel lokal, lalu mengklaim nilai TKDN tinggi di atas 40%. Karena tidak ada tim pemeriksa fisik yang mendatangi pabrik penyedia secara rutin, barang impor bersalin rupa menjadi produk anak bangsa palsu dan dijual ke kantor-kantor pemerintah dengan harga premium.

3. Produk Bayangan dan Manipulasi Spesifikasi

Banyak produk tayang di katalog lokal hanya berstatus “produk bayangan” yang spesifikasinya dirancang sangat presisi untuk mengunci kebutuhan satu paket pekerjaan tertentu. Vendor bekerja sama dengan oknum dinas menyusun kode barang dan deskripsi mikro yang tidak masuk akal. Begitu transaksi diklik, barang yang dikirim ternyata memiliki spesifikasi jauh di bawah deskripsi katalog (downgrade). Hal ini sejalan dengan temuan berulang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 546 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), di mana pengadaan barang modal TIK, mebel perkantoran, dan alat kesehatan melalui e-Katalog kerap berujung pada temuan spesifikasi tidak sesuai, kekurangan volume, atau bahkan pengadaan proforma di mana fisik barangnya fiktif saat audit berlangsung.

4. Penetrasi Makelar Tanpa Pabrik (Paper Merchant)

Dari 271 ribu lebih pelaku usaha UMKK yang tercatat di pasar pemerintah, tidak semuanya merupakan produsen riil. Lemahnya penyaringan membuat katalog disusupi oleh para perantara administratif (broker) dan sindikat pinjam bendera. Mereka tidak memiliki stok barang, tidak punya gudang, dan tidak memiliki teknisi purnajual. Saat pesanan bervolume besar masuk dari instansi, mereka kebingungan menjaga kesinambungan pasokan dan ketepatan waktu pengiriman, memicu kegagalan operasional di instansi pengguna.

“Label TKDN dan deskripsi katalog dapat diketik begitu indah di formulir aplikasi, namun kejujuran teknisnya hanya bisa dibuktikan bila ada aparat yang berani memeriksa deru mesin di lantai pabrik.”

Disparitas Persepsi Integritas

Ketiadaan sistem pengawasan yang komprehensif atas jutaan produk e-Katalog menjelaskan paradoks yang tercatat dalam data Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2025. Survei nasional yang menjaring lebih dari satu juta responden di 107 Kementerian/Lembaga, 546 Pemda, dan 4 BUMN tersebut menempatkan indeks integritas nasional pada skor 72,32—masih berada dalam kategori rentan terhadap korupsi.

Yang sangat menarik, pada dashboard SPI 2025, skor dimensi Pengelolaan PBJ secara agregat tercatat mencapai angka 85,02, sementara skor integritas pemerintah daerah secara keseluruhan hanya berada di level 71,33. Mengapa dimensi PBJ tampak “sangat hijau” dan berintegritas tinggi di dashboard, padahal kasus korupsi PBJ terus meledak dan menyumbang 25% dari total penanganan KPK?

Jawabannya adalah ilusi kepatuhan administratif di e-Katalog:

• Seluruh dokumen transaksi di e-Katalog tersusun rapi secara digital, tidak ada berkas lelang yang hilang, surat pesanan terbit otomatis, dan prosedur hukum formalitas terpenuhi seratus persen.
• Sistem pencatatan integritas administratif menganggap transaksi tersebut bersih karena indikator kepatuhannya hijau.
• Namun, apa yang luput dinilai oleh sistem pengukuran tersebut adalah transaksi gelap di balik layar: apakah harga produk di katalog itu wajar? Apakah spesifikasi barang tidak dikunci sebelumnya? Dan siapa yang mengontrol bahwa barang yang dikirim benar-benar sesuai dengan apa yang dipajang di layar komputer?

Kesenjangan antara tingginya skor pengelolaan PBJ dan tingginya kasus penindakan membuktikan bahwa sistem e-Katalog telah menjadi tameng perlindungan formal yang sangat rapi untuk menutupi ketiadaan pengawasan substantif di lapangan.

Kondisi Aktual versus Kebutuhan Riil

Untuk melihat jurang kelemahan dalam pengawasan jutaan produk saat ini, kita dapat memetakan arsitektur pengawasan e-Katalog ke dalam matriks komparatif berikut:

Solusi Masa Depan

Jika Indonesia tidak ingin membiarkan dana belanja negara sebesar Rp929,4 triliun menjadi sasaran empuk perburuan rente digital, pengawasan e-Katalog harus dirombak secara radikal. Membatasi jumlah produk bukanlah jalan keluar, karena pasar publik membutuhkan keragaman dan persaingan. Kuncinya adalah mengubah paradigma pengawasan: dari pengawasan manusia yang lambat dan pasif menuju pengawasan algoritmik berbasis kecerdasan buatan (AI-powered automated oversight).

Menyongsong percepatan penyusunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik dan rencana pembentukan badan pengadaan nasional pada akhir 2026, empat pilar pengawasan cerdas harus segera ditegakkan:

1. Penerapan Algoritma Deteksi Anomali Harga (AI Price Crawler)
   LKPP harus menanamkan kecerdasan buatan ke dalam Katalog Elektronik Versi 6 yang bekerja selama 24 jam sehari memindai 2,43 juta produk tayang. Algoritma ini harus secara kontinu merayapi (crawling) harga pasar di platform e-commerce komersial, data transaksi historis pengadaan, dan indeks harga bahan baku. Jika sebuah produk tayang di e-Katalog dengan harga 20% di atas median harga pasar bebas untuk spesifikasi yang identik, sistem harus secara otomatis membekukan produk tersebut (auto-freeze) dan menurunkan izin tayangnya sebelum ada instansi yang melakukan transaksi e-purchasing.
2. Integrasi Data Hulu-Hilir Lintas Kementerian (Inter-Agency Data Lake)
   Pengawasan produk tidak bisa dibebankan kepada LKPP sendirian. Sistem e-Katalog harus terhubung langsung secara terpadu (interoperable) dengan:

• Kementerian Perindustrian (SIINas): Memverifikasi kapasitas produksi riil pabrik penyedia dan keabsahan sertifikat TKDN secara langsung.
• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Melacak apakah komponen utama produk berasal dari jalur impor dalam jangka waktu berdekatan dengan transaksi katalog.
• Kementerian Hukum dan HAM: Melacak pemilik manfaat (beneficial ownership) guna mendeteksi apakah sepuluh vendor penyedia yang menjual barang sejenis di katalog lokal ternyata dimiliki oleh keluarga atau kroni yang sama.

3. Keterlibatan Pengawasan Publik (Civic Oversight by Design)
   Transparansi e-Katalog harus dimanfaatkan untuk pengawasan berbasis partisipasi masyarakat sipil. Dasbor e-Katalog harus membuka akses antarmuka pemrograman aplikasi (API) publik bagi asosiasi industri, akademisi, dan organisasi pemantau korupsi (seperti Transparency International Indonesia dan ICW). LKPP dapat menyediakan fitur “Lapor Anomali Produk” di setiap halaman barang tayang, di mana publik atau asosiasi produsen lokal dapat melaporkan jika menemukan indikasi pemalsuan gambar, spesifikasi mengunci, atau harga tayang yang tidak masuk akal.
4. Penguatan Audit Kinerja dan Forensik Fisik oleh APIP dan BPK
   Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di setiap kementerian dan pemerintah daerah harus melepaskan diri dari tugas memeriksa kuitansi di balik meja. Inspektorat daerah harus membentuk tim uji petik fisik berkala: mendatangi gudang dinas penerima barang, memindai nomor seri perangkat TIK dan alat kesehatan yang dibeli dari katalog, serta memastikan barang tersebut benar-benar berfungsi melayani masyarakat. Rekanan yang terbukti mengirim barang proforma atau palsu harus langsung diserahkan kepada penegak hukum dan dikenai sanksi daftar hitam seumur hidup.

“Sebuah sistem belanja yang cerdas bukan sistem yang menutup diri dari jutaan penjual, melainkan sistem yang memiliki mata digital ribuan kali lebih tajam untuk memastikan bahwa setiap sen uang rakyat dibelanjakan secara adil, wajar, dan bermartabat.”

Ketika jutaan produk membanjiri e-Katalog, jawaban atas pertanyaan “siapa yang mengawasinya?” tidak boleh lagi dijawab dengan keheningan birokrasi atau alasan keterbatasan personel pemeriksa. Pengawasnya haruslah sebuah ekosistem pengawasan modern: kolaborasi antara algoritma kecerdasan buatan yang tidak pernah tidur, integrasi pangkalan data negara yang transparan, pengawasan masyarakat sipil yang terbuka, serta keberanian moral aparatur penegak hukum untuk menindak setiap persekongkolan. Hanya dengan benteng pengawasan terpadu inilah, kemegahan 2,43 juta produk e-Katalog Indonesia pada tahun 2026 tidak akan berakhir sebagai surga bagi para pemburu rente, melainkan benar-benar bermetamorfosis menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang tangguh, adil, berintegritas, dan menyejahterakan seluruh bangsa Indonesia.