Alasan Pemerintah Bisa Membeli Barang yang Jarang Digunakan

Pemandangan ini barangkali merupakan salah satu paradoks paling ironis sekaligus paling sering dijumpai di kantor-kantor instansi pemerintah: tumpukan kardus komputer keluaran terbaru yang tersusun rapi hingga berdebu di sudut lorong, deretan kendaraan operasional khusus yang terparkir membisu hingga bannya kempis di halaman belakang, atau seperangkat alat kesehatan dan laboratorium bernilai miliaran rupiah yang tertutup plastik terpal di ruang bawah tanah rumah sakit daerah. Barang-barang tersebut dibeli dengan uang rakyat melalui proses birokrasi yang panjang dan melelahkan. Secara hukum administrasi negara, dokumen pembeliannya lengkap, nomor inventaris barang milik negara telah tertera, dan laporan keuangan mencatatnya sebagai realisasi belanja modal yang sah. Namun, barang-barang itu hampir tidak pernah menyentuh fungsi utilitasnya. Pertanyaan publik yang selalu berulang adalah: bagaimana mungkin pemerintah yang mengelola ratusan triliun rupiah bisa membeli barang yang pada akhirnya jarang atau bahkan sama sekali tidak digunakan?

“Membeli barang yang tidak difungsikan adalah bentuk pemborosan paling senyap; ia tidak meninggalkan lubang di pembukuan kas, melainkan meninggalkan lubang pada kemanfaatan publik.”

Secara makroekonomi, belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) di Indonesia pada tahun 2026 merupakan instrumen fiskal raksasa. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memproyeksikan belanja pengadaan nasional tahun 2026 menyentuh kisaran Rp929,4 triliun atau menyerap sekitar sepertiga dari total APBN. Sistem pengadaannya pun telah bertransformasi ke ekosistem digital penuh melalui integrasi SPSE dan Katalog Elektronik Versi 6 yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 serta kerangka Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Perputaran transaksi e-Katalog per Oktober 2026 telah melampaui Rp190,7 triliun dengan jutaan produk tayang. Akan tetapi, kecepatan mengklik pesanan secara digital justru memperlebar potensi lahirnya aset-aset mangkrak jika tidak dibarengi dengan ketelitian hulu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kajian tata kelola e-procurement secara eksplisit menemukan bahwa kualitas perencanaan yang buruk menjadi pintu masuk utama terjadinya pemborosan anggaran negara. Fenomena “beli lalu telantarkan” bukanlah sebuah kebetulan teknis, melainkan produk dari kegagalan sistemik yang melibatkan budaya birokrasi, insentif anggaran yang keliru, dan lemahnya wawasan rantai pasok.

Jebakan “Habiskan Pagu”

Pemicu utama lahirnya barang-barang mubazir di instansi pemerintah adalah penyakit struktural perbendaharaan: obsesi terhadap tingkat penyerapan anggaran. Dalam tradisi evaluasi birokrasi di Indonesia, rapor kinerja seorang pimpinan kementerian, lembaga, maupun kepala daerah hampir selalu diukur dari persentase penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menjelang tutup tahun anggaran di bulan Desember. Instansi yang berhasil menyerap anggaran di atas 95% dianggap berkinerja unggul, sementara instansi yang menyisakan saldo anggaran lebih (SILPA) kerap dicap tidak cakap bekerja, bahkan menghadapi ancaman pemotongan pagu pada tahun anggaran berikutnya.

Insentif yang terdistorsi ini melahirkan perilaku kepanikan belanja (panic buying) pada kuartal ketiga dan keempat setiap tahun:

  • Prinsip “Yang Penting Anggaran Terserap”: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan perencana program dipaksa membelanjakan sisa dana puluhan hingga ratusan miliar rupiah dalam waktu beberapa minggu. Dalam tekanan waktu yang sempit, pertimbangan matang mengenai analisis kebutuhan riil disingkirkan.
  • Memilih Barang Modal Mahal yang Mudah Dipesan: Cara tercepat menghabiskan anggaran besar tanpa memicu kerumitan pekerjaan konstruksi adalah membeli barang-barang pabrikan siap pakai: perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK), gawai dinas, server, mebel perkantoran mewah, atau alat-alat peraga edukasi.
  • Abaikan Siklus Hidup Aset: Pejabat yang mengeksekusi pembelian sadar bahwa kantor mereka belum benar-benar membutuhkan 200 unit laptop baru karena laptop pengadaan tahun lalu masih berfungsi baik. Namun, mereka tetap membelinya semata-mata agar dana kas negara tidak ditarik kembali ke kas umum negara.

Ketika barang-barang tersebut tiba di kantor pengguna pada akhir Desember, target administratif instansi tercapai: serapan anggaran 100% dan penatausahaan aset tuntas. Urusan apakah laptop tersebut akan dibagikan kepada pegawai yang membutuhkan atau sekadar ditumpuk di gudang inventaris menjadi urusan yang tidak pernah dinilai dalam indikator kinerja utama birokrasi.

“Ketika ukuran keberhasilan birokrasi adalah seberapa cepat uang negara habis dihabiskan, maka membeli barang yang tidak berguna pun akan dianggap sebagai sebuah prestasi kerja.”

Membeli Alat Tanpa Membeli Kesiapan

Faktor kedua yang menyebabkan barang publik berakhir menjadi monumen bisu adalah kegagalan dalam merancang ekosistem pemanfaatan barang (readiness criteria). Banyak perencana pengadaan di instansi pemerintah beroperasi dengan kacamata kuda: mereka mengira bahwa tugas pengadaan selesai begitu barang diserahterimakan dari penyedia ke gudang kantor.

Ketiadaan analisis holistik ini menciptakan jurang pemisah yang sangat lebar antara keberadaan fisik alat dan daya dukung operasionalnya:

  1. Inkompatibilitas Infrastruktur Gedung: Rumah sakit daerah mengalokasikan anggaran belasan miliar rupiah untuk membeli mesin CT-Scan atau Magnetic Resonance Imaging (MRI) termutakhir. Namun, saat alat tiba, ruangan khusus radiologi berpembungkus timbal belum dibangun, daya listrik rumah sakit tidak mencukupi untuk menyalakan mesin, atau pintu koridor rumah sakit terlalu sempit untuk dilewati alat tersebut. Akibatnya, mesin medis canggih itu dibiarkan terparkir di peti kayu hingga masa garansinya kedaluwarsa.
  2. Ketiadaan Sumber Daya Manusia Terlatih: Instansi membeli peranti lunak (software) analitik berbasis kecerdasan buatan atau instrumen laboratorium forensik berstandar global. Namun, dalam kontrak pengadaan, perencana lupa mengalokasikan biaya transfer pengetahuan, pelatihan intensif operator, dan sertifikasi personel lokal. Pegawai yang bertugas merasa takut merusak alat bernilai mahal tersebut, sehingga mereka memilih kembali bekerja menggunakan metode manual.
  3. Ketiadaan Anggaran Pemeliharaan dan Bahan Habis Pakai: Alat-alat canggih membutuhkan bahan kimia reagen khusus, kalibrasi berkala, dan suku cadang orisinal yang berbiaya mahal. Ketika perencana hanya mengalokasikan belanja modal (capital expenditure) di tahun berjalan namun abai memperjuangkan belanja operasional (operational expenditure) pada tahun-tahun berikutnya, alat tersebut otomatis berhenti difungsikan begitu persediaan reagen bawaan pertama habis.

Audit kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 546 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara konsisten mengungkap temuan belanja modal yang diserahterimakan secara proforma. Perangkat TIK, genset, instalasi pengolah limbah, dan peralatan medis telah dibayar lunas, namun tidak pernah beroperasi secara kontinu melayani publik. Laporan BAST ditandatangani di atas kertas, tetapi kemanfaatannya terkunci di balik dinding kelalaian perencanaan teknis.

Dikte Vendor dan Modus Pengadaan Berbasis Pasokan (Supply-Driven)

Masalah barang pemerintah yang jarang digunakan juga berakar pada relasi bisnis yang tidak sehat antara oknum birokrasi dan penyedia swasta. Dalam ekosistem pengadaan yang ideal, proses belanja semestinya didorong oleh kebutuhan organisasi pengguna (demand-driven). Namun, dalam banyak kasus penyimpangan, proses pengadaan berbalik menjadi didorong oleh barang apa yang ingin dijual oleh pihak rekanan (supply-driven).

Di sinilah letak titik rawan korupsi yang terus disorot KPK. Dari data penanganan perkara KPK hingga akhir 2025, sebanyak 446 dari 1.782 kasus korupsi (sekitar 25% dari total perkara nasional) berkaitan langsung dengan PBJ. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2025 dengan indeks nasional sebesar 72,32 (zona rentan) menempatkan benturan kepentingan pengadaan sebagai ancaman yang berulang.

Pola transaksi berbasis pasokan vendor ini berlangsung melalui modus yang terencana:

  • Lobi Pra-Perencanaan: Vendor teknologi atau distributor alat kesehatan melakukan pendekatan informal kepada pejabat dinas, menawarkan paket program pengadaan yang telah “disiapkan lengkap” beserta draf Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  • Penguncian Spesifikasi: Pejabat yang menerima imbalan komitmen (fee ijon) menyalin mentah-mentah spesifikasi brosur produk vendor ke dalam dokumen anggaran, mengabaikan fakta apakah staf dinasnya benar-benar membutuhkan fitur-fitur kompleks tersebut.
  • Pemanfaatan E-Katalog Secara Kolusif: Produk didaftarkan ke etalase e-Katalog, pesanan diklik, dan pembayaran dicairkan. Bagi vendor, misi utama mereka tercapai: mencatatkan volume penjualan dan mereguk margin keuntungan besar. Bagi pejabat, target serapan anggaran beres. Sementara nasib barang yang tidak cocok dengan kebutuhan lapangan sama sekali bukan prioritas mereka.

Temuan LKPP pada 2025 yang menjaring 372 produk bermasalah di katalog elektronik—termasuk ratusan produk dengan ketidakwajaran harga dan pemalsuan sertifikasi—mempertegas bahwa kemudahan katalog digital kerap dimanfaatkan oleh sindikat vendor untuk menyalurkan barang-barang sisa pasar komersial yang sepi peminat kepada instansi pemerintah yang memiliki anggaran melimpah namun buta analisis pasar.

“Ketika pengadaan digerakkan oleh apa yang ingin dijual oleh vendor dan bukan oleh apa yang dibutuhkan oleh rakyat, kantor pemerintah akan berubah menjadi gudang penampungan barang rongsokan modern.”

Mengapa Barang Publik Berakhir Menganggur

Untuk membedah mengapa fenomena ini terus berulang dari tahun ke tahun, rantai penyebab dari hulu ke hilir dapat dipetakan secara terstruktur dalam matriks persoalan berikut:

Tahap PengadaanPatologi yang Terjadi di BirokrasiAkibat Riil pada Pemanfaatan Barang
PenganggaranMentalitas “habiskan pagu DIPA” menjelang tutup tahun; ketakutan pemotongan pagu tahun depan.Pembelian barang modal secara impulsif tanpa analisis kebutuhan kerja riil.
Perencanaan TeknisPerencanaan hanya fokus pada barang (hardware), abai pada kesiapan ruang, listrik, dan SDM.Barang tiba namun tidak bisa diinstal; teknologi canggih menganggur karena nihil operator.
Penyusunan KontrakKontrak beli lepas; meniadakan klausul pemeliharaan jangka panjang, pelatihan, dan suku cadang.Begitu terjadi kerusakan kecil pasca-garansi, barang langsung dibiarkan rusak permanen.
Infiltrasi VendorSpesifikasi teknis didikte oleh brosur penyedia demi mengejar komisi proyek (supply-driven).Membeli varian barang mewah berfitur rumit yang tidak pernah digunakan oleh staf operasional.
Serah Terima (BAST)BAST ditandatangani demi mengejar batas waktu SP2D; uji fungsi (commissioning) diabaikan.Pembayaran 100% dicairkan atas barang yang cacat fungsi atau tidak kompatibel di lapangan.
Pasca-PengadaanKetiadaan sistem evaluasi utilisasi aset; audit hanya memeriksa ada/tidaknya fisik barang.Tidak ada sanksi manajerial bagi pimpinan instansi yang menelantarkan aset bernilai miliaran rupiah.

Menghidupkan Prinsip Value for Money Sepanjang Siklus Hidup Aset

Menghentikan skandal pembelian barang yang jarang digunakan menuntut pergeseran paradigma total: dari sekadar belanja administratif menuju pencapaian Value for Money (VfM) yang berorientasi pada siklus hidup aset (life-cycle utility). Sebagaimana ditegaskan dalam semangat kebijakan pengadaan 2026, belanja publik sebesar Rp929,4 triliun tidak boleh lagi diposisikan sebagai belanja konsumtif belaka, melainkan harus menghasilkan nilai tambah ekonomi dan pelayanan sosial yang terukur (Pengadaan Berdampak, Ekonomi Bergerak).

Ada empat langkah reformasi strategis yang harus dipaksakan ke dalam tata kelola birokrasi:

Penerapan Kewajiban Readiness Criteria Sebelum RUP Ditayangkan
Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) harus mengunci alokasi anggaran belanja modal strategis (alat kesehatan, laboratorium, sarana TIK, mesin industri) jika instansi pengusul belum mengunggah dokumen kesiapan lapangan (readiness criteria). Pejabat Pembuat Komitmen wajib membuktikan secara tertulis dan terverifikasi: ketersediaan ruang penempatan yang memenuhi standar keselamatan, kecukupan daya listrik bersertifikat, daftar nama personel operator yang siap dilatih, serta jaminan alokasi anggaran pemeliharaan tahun berikutnya. Tanpa kriteria kesiapan ini, paket pengadaan tidak boleh disetujui.

Pergeseran dari Membeli Produk Menuju Membeli Layanan (Service-Based Procurement)
Untuk kebutuhan sarana teknologi informasi dan peralatan khusus, pemerintah harus mulai meninggalkan model kepemilikan aset (buy and own) dan beralih ke skema sewa berbasis ketersediaan layanan (managed service atau Software as a Service). Jika instansi menyewa layanan komputasi atau menyewa armada kendaraan dinas, risiko pemeliharaan, keusangan teknologi, dan kerusakan barang berpindah sepenuhnya ke pundak vendor penyedia. Pemerintah hanya membayar atas layanan yang benar-benar aktif dan memberikan kinerja sesuai perjanjian tingkat layanan (Service Level Agreement).

Konsolidasi Pengadaan Kebutuhan Bersama
Daripada membiarkan puluhan dinas dan kantor daerah membeli perangkat keras secara sporadis dan tidak seragam, pemerintah harus memperluas praktik konsolidasi pengadaan. Upaya “merencanakan bersama dan membeli bersama” yang dikawal LKPP terbukti menghasilkan efisiensi anggaran belanja daerah hingga 26,41% pada pelaksanaan tahun 2026. Konsolidasi memusatkan pengadaan pada spesifikasi terstandarisasi yang terbukti fungsional, memangkas nafsu dinas membeli varian barang mewah yang tidak perlu, serta menjamin kontrak pemeliharaan terpusat dari produsen utama.

Audit Utilisasi Aset oleh APIP dan BPK
Pemeriksaan kepatuhan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPK tidak boleh berhenti pada lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang. Metodologi audit harus ditingkatkan mencakup audit pemanfaatan (asset utilization audit). Jika dalam uji petik satu tahun setelah serah terima ditemukan alat kesehatan atau laboratorium bernilai miliaran rupiah hanya digunakan kurang dari 10% dari kapasitas normalnya tanpa alasan kahar yang sah, pemeriksa harus menetapkannya sebagai temuan inefisiensi belanja yang berkonsekuensi pada sanksi administratif dan pemotongan alokasi anggaran instansi yang bersangkutan.

“Nilai sebuah barang pengadaan pemerintah tidak terletak pada seberapa canggih teknologi yang terpampang di brosurnya, melainkan pada seberapa banyak tetes keringat rakyat yang diringankan oleh keberadaan barang tersebut.”

Perjalanan pengadaan Indonesia pada tahun 2026 telah membuktikan bahwa digitalisasi telah berhasil memudahkan cara kita membeli barang. Namun, kemudahan membeli harus diimbangi dengan kedewasaan dalam menilai kegunaan. Menyongsong pembahasan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik dan pembentukan badan pengadaan nasional ke depan, birokrasi kita harus berani memutus siklus belanja mubazir. Setiap rupiah dari Rp929,4 triliun anggaran belanja negara adalah hasil jerih payah pajak rakyat yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di hadapan pemeriksa pembukuan, melainkan di hadapan moralitas pelayanan publik. Pemerintah baru benar-benar melayani ketika barang yang dibelinya benar-benar bekerja, menyala, dan menghadirkan manfaat nyata bagi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.