Beberapa tahun lalu, dalam sebuah sesi kelas pascasarjana tata kelola publik, seorang mahasiswa yang juga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mendatangi meja saya. Di tangannya, terpampang lembaran Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dipenuhi stabilo berbagai warna. Catatan kaki menumpuk di setiap halaman, dan beberapa bagian pasal tampak dilipat sebagai penanda.
Dengan nada frustrasi, ia bertanya, “Pak, setiap kali ada revisi Perpres atau terbit Perlem baru, saya selalu mencoba menghafal perubahan pasal-pasal itu satu per satu. Tapi begitu berhadapan dengan masalah rumit di lapangan, hafalan saya mendadak menguap. Mengapa semakin banyak pasal yang saya hapal, saya justru semakin bingung dan takut mengambil keputusan?”
Saya tersenyum, lalu meminta mahasiswa itu menutup buku peraturannya. Saya katakan kepadanya: “Kesalahan terbesar Anda adalah memperlakukan regulasi pengadaan seperti kamus bahasa asing yang harus dihafal luar kepala, bukan seperti kompas navigasi yang harus dipahami logika arahnya.”
Di lorong-lorong birokrasi dan ruang-ruang eksekusi proyek hari ini, fenomena “menghafal pasal” ini telah menjadi wabah yang meninabukukan. Banyak praktisi pengadaan mengukur kapasitas dirinya dari seberapa fasih mereka menyebut nomor pasal, ayat, dan huruf dalam lembaran peraturan perundang-undangan. Namun, begitu dihadapkan pada dinamika pasar yang tidak terduga, krisis rantai pasok, atau sengketa kontrak yang membutuhkan ketajaman analisis, kemampuan menghafal itu mendadak lumpuh tak berguna.
Regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dibuat bukan untuk diuji hafalan pasalnya, melainkan untuk dipahami logika dan roh kebermanfaatannya.
Paradox Hafalan
Di sinilah muncul sebuah paradoks yang memprihatinkan dalam budaya regulasi kita: semakin tekun seorang praktisi menghafal pasal demi pasal secara kaku, semakin kerdil keberaniannya dalam menggunakan diskresi yang sah untuk menyelesaikan masalah pembangunan.
Pendekatan tekstual-positivistik yang mengandalkan hafalan telah mengubah para pengelola pengadaan menjadi “robot regulasi”. Ketika sebuah situasi unik terjadi di lapangan—situasi yang tidak diatur secara eksplisit huruf demi huruf dalam lembaran juknis—para penghafal pasal ini akan langsung panik. Mereka berhenti melangkah, membiarkan proyek terbengkalai, dan sibuk berkirim surat meminta petunjuk teknis ke lembaga pusat hanya untuk menyelamatkan diri dari potensi kesalahan administrasi.
Sebaliknya, para praktisi yang paham rasio legis (alasan mendasar dibentuknya sebuah aturan) tidak akan pernah tersesat saat teks formal belum atau tidak mengatur suatu kondisi spesifik. Mereka mampu menggunakan logika hukum dan prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik (Good Public Governance) untuk merumuskan solusi yang akuntabel.
Menghafal pasal membuat kita fokus pada apa yang tertulis, sedangkan memahami logika regulasi membuat kita paham mengapa itu ditulis dan bagaimana itu harus diterapkan.
Mengapa Budaya Menghafal Begitu Mengakar?
Mengapa birokrasi kita begitu mengagungkan hafalan pasal ketimbang penalaran regulasi? Jika kita membedahnya dari sudut pandang sosiologi hukum dan psikologi birokrasi, ada tiga akar persoalan mendasar.
1. Budaya Pengawasan yang Berorientasi Teks Formal (Textual Compliance)
Sistem audit dan pengawasan internal kita selama ini terlalu sering berfokus pada kecocokan administratif yang sifatnya kasat mata. Ketika auditor datang memeriksa, pertanyaan yang sering diajukan adalah: “Mana bukti pasal X ayat Y dilaksanakan?” ketimbang “Apakah keputusan Anda di pasal ini mencapai nilai efisiensi tertinggi bagi negara?” Akibatnya, birokrasi merespons dengan cara menghafal dan mengutip pasal sebanyak-banyaknya di setiap berkas sebagai tameng pertahanan diri.
2. Hiper-Regulasi dan Kerapuhan Arsitektur Hukum
Dunia pengadaan kita diwarnai oleh tumpang-tindih aturan: dari Peraturan Presiden, Peraturan Lembaga, Surat Edaran, hingga petunjuk teknis daerah. Dalam rimba hiper-regulasi ini, orang-orang kehilangan pemahaman helikopter (helicopter view) atas kerangka besar kebijakan. Karena frustrasi memahami benang merah dari ratusan lembar aturan tersebut, para praktisi memilih jalan pintas yang dangkal: menghafal potongan-potongan pasal yang paling sering ditanyakan saat pemeriksaan.
3. Metode Pelatihan Pengadaan yang Mengadopsi Pola Pengajaran Komparatif Kaku
Banyak modul dan kelas bimtek pengadaan dirancang seperti bimbingan belajar ujian sekolah. Peserta dilatih untuk mengingat perubahan nomor pasal dari Perpres lama ke Perpres baru, bukan diajak membedah studi kasus mendalam mengenai dinamika pasar, negosiasi bisnis, atau manajemen risiko. Kita melatih “penjaga toko peraturan”, bukan “arsitek tata kelola”.
Perspektif Analogi
Untuk menyadari betapa kelirunya memperlakukan regulasi sebagai kompilasi hafalan, kita dapat menarik cermin dari berbagai profesi lain:
Seperti Seorang Pengemudi dan Peta Navigasi (GPS)
Pengemudi yang andal tidak perlu menghafal setiap lekuk batu, nama tiang listrik, atau jumlah lubang di sepanjang jalan dari Jakarta menuju Bandung. Yang perlu ia pahami adalah prinsip-prinsip dasar mengemudi, arah kompas utama, serta cara membaca rambu-rambu lalu lintas. Ketika jalan utama ditutup akibat longsor, pengemudi yang memahami peta akan dengan tenang mencari jalan alternatif yang aman. Sebaliknya, pengemudi yang hanya menghafal satu rute kaku akan terhenti total saat jalan itu ditutup.
Seperti Seorang Arsitek dan Kitab Standar Bangunan
Seorang arsitek hebat tidak menghafal seluruh tabel ukuran besi atau ketebalan kaca di dalam buku standar teknik sipil. Yang ia pegang teguh adalah prinsip kekuatan struktur, pencahayaan alami, dan estetika ruang. Ketika menghadapi kontur tanah yang miring atau cuaca ekstrem, ia menggunakan prinsip-prinsip arsitektur tersebut untuk merancang bangunan yang kokoh. Buku standar hanyalah alat verifikasi, bukan sumber utama imajinasinya.
Seperti Seorang Wasit Olahraga Profesional
Wasit sepak bola tingkat dunia tidak memegang buku aturan di tangannya saat memimpin pertandingan, tidak pula bergumam menyebut nomor pasal aturan setiap kali meniup peluit. Ia memahami spirit of the game—yaitu menjaga keselamatan pemain, menjunjung keadilan, dan memastikan aliran permainan berjalan lancar. Ketika terjadi insiden rumit di kotak penalti, ia membuat keputusan berdasarkan pemahaman mendalam atas roh permainan tersebut, bukan sekadar hafalan kalimat di dalam buku panduan.
Cara Memahami Regulasi Tanpa Menghafal
Lantas, bagaimana cara kita memerdekakan diri dari belenggu hafalan pasal dan mulai memahami regulasi pengadaan secara cerdas dan intuitif?
Ada tiga pilar kerangka berpikir (cognitive framework) yang harus kita bangun bersama:
Pahami Misi Utama Regulasimelalui Prinsip Dasar Pengadaan
Sebelum membaca ribuan pasal teknis, kuncinya adalah menguasai dan meresapi prinsip dasar pengadaan: Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/Tidak Diskriminatif, dan Akuntabel. Setiap pasal dalam Perpres atau Perlem sesungguhnya hanyalah instrumen turunan untuk menegakkan tujuh prinsip ini. Ketika Anda dihadapkan pada dilema di lapangan, kembalilah ke prinsip dasar tersebut: Apakah keputusan yang akan saya ambil ini efisien? Apakah ini adil bagi para peserta? Apakah ini dapat saya pertanggungjawabkan nilainya bagi publik? Jika jawabannya “ya”, Anda sedang berjalan di atas koridor regulasi yang benar.
Gunakan Kerangka Problem-Solving Berbasis Manajemen Risiko
Jangan membaca regulasi dari Pasal 1 hingga Pasal Terakhir secara linier seperti membaca novel. Bacalah regulasi berdasarkan kebutuhan pemecahan masalah (problem-based reading). Mulailah dari tahapan manajemen risiko: Apa risiko terbesar dari proyek ini? Apakah krisis pasokan, kegagalan mutu, atau sengketa harga? Setelah mengidentifikasi risikonya, baru buka regulasi untuk mencari instrumen hukum apa yang disediakan oleh peraturan untuk memitigasi risiko tersebut—apakah skema konsolidasi, kontrak jangka panjang, atau penetapan syarat kualifikasi khusus.
Pahami Konstruksi Nilai Publik (Public Value) dan Business Judgment Rule
Regulasi pengadaan dibuat untuk memfasilitasi penyerahan manfaat kepada masyarakat, bukan untuk menghambatnya. Dalam setiap pasal yang mengatur prosedur, selalu tanyakan: Mengapa prosedur ini dibuat? Prosedur lelang dibuat untuk menjamin persaingan yang adil; syarat kualifikasi dibuat untuk memastikan penyedia kompeten. Jika sebuah formalitas kecil justru mengancam terwujudnya nilai publik secara keseluruhan, gunakan diskresi berbasis itikad baik dan dokumentasikan alasan rasionalitas bisnisnya (business rationale). Regulasi selalu memberikan ruang diskresi bagi pejabat yang berniat baik dan berbasis analisis objektif.
Membebaskan Nalar Tata Kelola
Suatu sore di sebuah pelabuhan kecil di Indonesia timur, saya pernah melihat papan pengumuman proyek pembangunan dermaga lokal yang mangkrak selama dua tahun. Ketika saya bertanya kepada panitia pengadaannya di daerah, mereka menjawab dengan nada polos: “Kami ragu melanjutkan kontrak ini, Pak. Ada satu pasal di Perlem yang penjelasannya kurang tegas menurut kami, jadi kami tunggu surat balasan dari pusat dulu.”
Dua tahun rakyat di pulau itu harus bertaruh nyawa menyeberangi perahu kecil tanpa dermaga yang layak, hanya karena para pengelola pengadaannya terjebak dalam kecemasan atas satu kalimat pasal yang tidak mereka pahami logika dasarnya.
Tragedi birokrasi seperti inilah yang harus kita hentikan.
Regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah bukanlah lembaran kitab suci yang kaku, yang akan menghukum siapa saja yang tidak menghafal baris demi baris ayatnya. Regulasi pengadaan adalah kompas peradaban—sebuah panduan cara berpikir bagi orang-orang jujur dan cerdas untuk mengubah anggaran belanja negara menjadi fasilitas, kesejahteraan, dan kemajuan nyata bagi rakyatnya.
Sudah saatnya kita mengubah cara bertutur dan berpikir di dunia pengadaan. Mari kita henti saling menguji hafalan nomor pasal di ruang-ruang rapat. Mari kita mulai mendiskusikan substansi, mengasah penalaran hukum, dan mengukur dampak kebermanfaatan dari setiap keputusan yang kita ambil.
Ketika seorang praktisi pengadaan berhenti menghafal pasal dan mulai memahami roh regulasinya, di situlah ia bertransformasi: dari sekadar juru bayar birokrasi yang penuh ketakutan, menjadi seorang pembawa perubahan yang memerdekakan pembangunan bangsa.
