Beberapa tahun lalu, saya diminta memberikan pandangan keahlian dalam sebuah persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di sebuah daerah. Terdakwa adalah seorang PNS senior yang dikenal berdedikasi. Di hadapan majelis hakim, jaksa penuntut umum memaparkan berkas dakwaan yang tebal, menuding pejabat tersebut telah merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Namun, ketika kita membedah anatomi kasusnya secara jernih di luar emosi persidangan, fakta sesungguhnya terungkap. Pejabat tersebut bertindak cepat saat bencana kekeringan melanda wilayahnya. Ia menyalurkan bantuan air bersih dan membangun infrastruktur darurat dengan memotong beberapa tahapan verifikasi dokumen formal demi menyelamatkan nyawa warga. Seluruh uang negara yang dialokasikan benar-benar berubah menjadi pipa, pompa, dan tangki air di lapangan. Tidak ada satu rupiah pun yang mengalir ke kantong pribadinya. Tidak ada niat jahat (mens rea) untuk memperkaya diri atau orang lain.
Kesalahannya hanya satu: ia tidak melengkapi beberapa lembar berita acara administrasi sesuai urutan kronologis yang kaku dalam pedoman teknis.
Ngenesnya, di mata hukum formalis yang rapuh, tindakan penyelamatan publik yang diwarnai kekhilafan berkas itu disamakan derajatnya dengan tindakan bandit anggaran yang secara sengaja mencuri uang rakyat dari dalam sistem.
Hari itu, saya menyaksikan kembali salah satu tragedi terbesar dalam tata kelola hukum dan birokrasi kita: ketidakmampuan—atau ketidakmauan—sistem kita untuk membedakan antara kesalahan administratif (administrative error) dan tindak pidana korupsi (corrupt intention).
Kekeliruan mendasar ini telah melahirkan atmosfer ketakutan masal di kalangan praktisi pengadaan. Ketika boundary antara kekhilafan prosedur dan kejahatan kriminal dikaburkan, maka birokrasi akan kehilangan keberanian untuk mengeksekusi pembangunan.
Formalisme Hukum atau Birokrasi yang Tumpul?
Di ranah inilah lahir sebuah paradoks yang melumpuhkan negeri ini: semakin agresif kita mempidanakan setiap celah kesalahan administratif dalam pengadaan, semakin marak perilaku korupsi yang terorganisir rapi di balik kesempurnaan dokumen.
Para pelaku korupsi sejati (true corruptors) adalah manusia-manusia yang sangat paham hukum. Mereka tidak pernah lupa membubuhkan meterai, sangat mahir memalsukan kelengkapan berita acara, dan selalu memastikan seluruh berkas lelang tampak “sempurna tanpa cacat” di atas kertas. Mereka mencuri dengan menggunakan prosedur sebagai topeng.
Sebaliknya, para pejabat pengadaan yang jujur dan bekerja keras di lapangan sering kali harus berhadapan dengan dinamika teknis yang tidak terduga. Tanah yang labil, cuaca ekstrem, atau krisis rantai pasok memaksa mereka mengambil keputusan diskresi secara cepat. Dalam kecepatan itu, sangat wajar jika terjadi kekhilafan pengetikan, keterlambatan pelaporan berkas, atau penyimpangan tata urutan formalitas.
Ketika sistem pengawasan dan penegakan hukum kita memperlakukan kekhilafan prosedur tersebut sebagai “tindak pidana korupsi”, kita sebenarnya sedang menghukum integritas dan memberikan panggung bagi manipulasi yang rapi.
Mengapa Dinding Pemisah Ini Kabur?
Mengapa birokrasi dan penegak hukum kita begitu sering mencampuradukkan dua hal yang secara filosofis sangat berbeda ini? Jika kita membedahnya dari sudut pandang hukum pidana, tata kelola publik, dan psikologi pengawasan, ada tiga akar masalah mendasar.
1. Pemaknaan Kaku terhadap Unsur “Merugikan Keuangan Negara”
Dalam Undang-Undang Tipikor kita, unsur “dapat merugikan keuangan negara” sering kali ditafsirkan secara mekanis kaku. Setiap ada selisih perhitungan, keterlambatan pekerjaan, atau kelebihan pembayaran yang sebenarnya disebabkan oleh dinamika bisnis dan bisa diselesaikan melalui mekanisme ganti rugi administrasi (adverse feedback), serta-merta ditarik ke ranah pidana. Kerugian finansial akibat risiko bisnis atau kesalahan manusiawi (human error) dianggap sama dengan kerugian negara akibat kejahatan (criminal intent).
2. Pengabaian Doktrin Mens Rea (Niat Jahat)
Hukum pidana yang beradab selalu mensyaratkan dua hal: adanya perbuatan melanggar hukum (actus reus) dan adanya niat jahat (mens rea). Dalam kasus pengadaan, sering kali aparat pengawas dan penegak hukum hanya fokus pada adanya prosedur yang terlanggar (actus reus), tetapi abai membuktikan apakah pejabat tersebut memiliki mens rea—seperti menerima suap, melakukan kickback, atau memiliki benturan kepentingan. Tanpa mens rea, sebuah kesalahan prosedur hanyalah pelanggaran disiplin atau maladministrasi, bukan kejahatan korupsi.
3. Asimetri Pemahaman Teknis Pengadaan di Kalangan Aparat Penegak Hukum
Dunia pengadaan barang dan jasa adalah dunia yang sangat kompleks, menggabungkan hukum kontrak, analisis pasar, teknik sipil, hingga rantai pasok global. Sayangnya, tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai fleksibilitas diskresi dan manajemen risiko pengadaan. Akibatnya, ketidaksesuaian antara petunjuk teknis tertulis dengan realitas lapangan dengan mudah dinilai sebagai sebuah “niat jahat yang terselubung”.
Memahami Perbedaan Melalui Analogi Profesi
Untuk melihat dengan jernih betapa fatalnya mencampuradukkan kesalahan administratif dan kejahatan, kita bisa menarik cermin dari ranah kehidupan lain:
Seperti Dokter Bedah versus Malpraktik Disengaja
Seorang dokter bedah yang sedang berjuang menyelamatkan pasien kritis mungkin saja salah dalam mengunting satu pembuluh darah kecil akibat anatomi tubuh pasien yang tidak normal. Itu adalah risiko medis atau kekhilafan teknis yang harus diselesaikan melalui sidang etik profesi. Namun, seorang “dokter” yang sengaja mengambil organ tubuh pasien tanpa izin untuk dijual di pasar gelap adalah seorang penjahat kriminal. Mengkriminalisasi pejabat pengadaan yang khilaf administrasi adalah seperti memenjarakan dokter bedah atas kekhilafan teknis di tengah operasi darurat.
Seperti Pengemudi yang Melanggar Lampu Merah versus Begal Jalanan
Seorang pengemudi yang menerobos lampu merah karena terburu-buru membawa anaknya yang kejang ke rumah sakit memang melakukan pelanggaran lalu lintas (administrasi). Ia patut ditilang atau diberi teguran. Namun, seorang begal yang menghentikan mobil di tengah jalan lalu merampas barang bawaan penumpang adalah pelaku kejahatan berat. Perlakukan hukum terhadap keduanya harus beda total. Menyamakan kesalahan berkas pengadaan dengan tindak pidana korupsi adalah seperti menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi orang yang lupa memasang lampu sein saat berbelok.
Seperti Wasit Sepak Bola yang Salah Mengambil Keputusan Offside
Dalam sebuah pertandingan sepak bola yang bertempo tinggi, seorang wasit bisa saja salah menetapkan posisi offside karena keterbatasan sudut pandang matanya. Itu adalah human error yang menjadi bagian dari dinamika permainan. Namun, jika wasit tersebut menerima uang suap dari salah satu klub sebelum pertandingan dimulai untuk memenangkan tim tersebut, itu adalah kejahatan pengaturan skor (match fixing). Sistem pengadaan kita harus memiliki ketajaman mata untuk membedakan mana “wasit yang khilaf melihat posisi” dan mana “wasit yang telah menjual integritasnya”.
Mengembalikan Kejelasan Batas
Jika kita ingin menyelamatkan para profesional pengadaan berintegritas dan sekaligus tetap memberantas korupsi secara efektif, kita harus membangun kembali dinding pemisah yang tegas antara kesalahan administratif dan pidana korupsi.
Ada tiga pilar utama dalam kerangka penataan baru (restructuring framework) ini:
Uji Mutlak Adanya Mens Rea dan Unlawful Enrichment
Pemeriksaan perkara pengadaan harus mewajibkan pembuktian adanya niat jahat (mens rea) dan keuntungan yang tidak sah (unlawful enrichment). Jika seorang pejabat pengadaan terbukti melanggar prosedur administrasi, tetapi tidak ada aliran uang pribadi (kickback), tidak ada benturan kepentingan, dan barang/jasa tetap terealisasi memberi manfaat bagi publik, maka kasus tersebut wajib diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi negara atau pengembalian kerugian via Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Penguatan Peran Restoratif APIP dan Ultimum Remedium
Hukum pidana harus dikembalikan ke fungsi aslinya sebagai ultimum remedium—senjata terakhir ketika seluruh jalur hukum administrasi tidak lagi memadai. APIP harus diberikan wewenang penuh dan independensi untuk menilai sebuah temuan pengadaan. Jika temuan tersebut murni masalah tata kelola, keterlambatan, atau kesalahan prosedur, APIP harus diberikan ruang untuk memerintahkan perbaikan administratif dan ganti rugi keuangan tanpa ada campur tangan aparat penegak hukum pidana.
Penerapan Business Judgment Rule dalam Pengadaan Publik
Dalam hukum korporasi, dikenal doktrin Business Judgment Rule—bahwa para direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerugian keputusan bisnis sepanjang keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, berbasis informasi yang layak, dan tanpa konflik kepentingan. Prinsip ini harus diadopsi ke dalam dunia pengadaan publik (Government Procurement Judgment Rule). Diskresi profesional yang diambil oleh PPK di lapangan untuk menyelamatkan proyek negara harus dilindungi oleh hukum.
Merenungi Keadilan dan Kepastian Hukum
Dalam sebuah perenungan panjang mengenai masa depan tata kelola bangsa ini, kita harus menyadari bahwa kepastian hukum tidak pernah lahir dari kesewenang-wenangan menakut-nakuti para pengelola anggaran. Kepastian hukum lahir saat sistem mampu memberikan rasa aman bagi orang-orang baik yang bekerja jujur, sembari memburu tanpa ampun mereka yang benar-benar berniat jahat merampok uang rakyat.
Ketika kita membiarkan kesalahan administratif disamakan dengan tindak pidana korupsi, kita sebenarnya sedang melakukan dua kejahatan sekaligus: kita menghancurkan kehidupan orang baik yang berdedikasi, dan di saat yang sama kita memberi jalan bagi para koruptor sejati untuk bersembunyi di balik kekacauan definisi hukum.
Sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan—para regulator, praktisi, auditor, hingga aparat penegak hukum—duduk bersama dengan kejujuran intelektual yang tinggi.
Mari kita hentikan perburuan makelar berkas yang tidak bermakna, dan mari kita kembalikan penegakan hukum pengadaan ke rel filosofisnya yang sejati: membentengi uang rakyat dari niat jahat, tanpa harus melumpuhkan keberanian para pembangun bangsa untuk melangkah menuju kemajuan.
