Dalam upaya memberantas korupsi secara sistemis di tingkat daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengandalkan instrumen penilaian yang sangat rigid bernama Monitoring Center for Prevention (MCP). Instrumen ini dirancang sebagai aplikasi pemetaan capaian kinerja tata kelola pemerintahan daerah dalam melakukan pencegahan…
Dalam siklus pelaksanaan kontrak konstruksi di sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), ada satu kepastian yang disepakati oleh seluruh praktisi lapangan: dokumen perencanaan di atas kertas tidak akan pernah 100% sama dengan realitas yang ditemukan saat alat berat mulai menggali tanah.…
Sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) di Indonesia telah sepenuhnya memasuki era digital. Mulai dari perencanaan anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penayangan paket di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), e-tendering melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), hingga belanja…
Sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) telah lama diidentifikasi oleh berbagai lembaga pengawas domestik maupun internasional sebagai area yang memiliki kerawanan tertinggi terhadap tindak pidana korupsi. Porsi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)…
Sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) di Indonesia saat ini berada dalam pusaran transformasi besar yang serbadigital dan cepat. Di tengah turbulensi ekonomi-politik serta keterbatasan fiskal yang melanda berbagai daerah, belanja negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran…
Implementasi sistem E-Katalog dalam ekosistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) di Indonesia diakui sebagai salah satu lompatan digitalisasi birokrasi terbesar dalam dekade ini. Langkah berani Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memotong jalur tender konvensional yang kaku dan memindahkannya ke dalam…
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki posisi strategis yang unik dalam struktur ekonomi Indonesia. Di satu sisi, ia mengemban misi publik (public service obligation) untuk menyokong pembangunan daerah dan menyediakan pelayanan mendasar bagi masyarakat. Di sisi lain, BUMD dituntut untuk…
Dalam ekosistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), pengadaan jasa konsultansi menduduki posisi yang sangat unik sekaligus rawan komparasi sengketa. Berbeda dengan pengadaan barang yang wujud fisiknya dapat diraba, atau pengadaan pekerjaan konstruksi yang volume meter kubiknya dapat diukur secara eksak di…
Dunia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) di Indonesia sedang berada dalam pusaran transformasi digital yang sangat masif. Migrasi dari sistem tender konvensional yang berbasis kertas (paper-based) menuju Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) hanyalah babak pembuka dari sebuah revolusi yang jauh lebih…
Dalam tata kelola pemerintahan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)—yang terdiri dari Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama Lembaga, serta Inspektorat Provinsi, Kabupaten, dan Kota—memiliki peran yang sangat krusial. APIP tidak lagi dipandang sekadar sebagai unit pemeriksa yang bekerja di hilir untuk…